JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, memberikan sorotan tajam terhadap langkah PT Taspen (Persero) yang mengalokasikan dana fantastis mencapai Rp1,8 triliun untuk investasi obligasi di pasar keuangan. Skala investasi yang tergolong jumbo ini dinilai memerlukan pengawasan yang sangat ketat agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi senior PKS ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direktur Utama PT Taspen dan PT ASABRI di Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Rizal mengingatkan manajemen untuk berkaca pada rapor merah pengelolaan keuangan investasi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Harus hati-hati karena investasinya cukup besar, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum di masa depan. Sebagai contoh tahun 2025 saja PT Taspen sudah mengalami kerugian akibat investasi yang tidak jelas,” ujar Rizal di depan forum rapat.
Menurut Rizal, pengelolaan dana jaminan hari tua dalam skala triliunan rupiah tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh jajaran direksi. Ia menekankan perlunya pelibatan lembaga otoritas keuangan negara seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan uji kelayakan (due diligence) yang mendalam terhadap instrumen obligasi yang akan dibeli.
Langkah ini dinilai krusial guna meminimalkan risiko kerugian yang belakangan ini membayangi kas perusahaan.
“Apakah Menteri Keuangan atau Bank Indonesia yang sudah lebih dulu memberikan masukan terkait investasi ini? Namun jika tujuannya untuk menyehatkan keuangan perusahaan memang harus didukung, dengan catatan harus melalui persetujuan dan tidak diambil secara sepihak,” tegas legislator asal Dapil Jawa Tengah X tersebut.
Rizal juga menggarisbawahi pentingnya menjaga ekosistem bisnis yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Manajemen Taspen dituntut menerapkan sistem yang transparan serta melarang keras seluruh pegawainya menerima suap demi mengamankan dana jumbo tersebut.
Di samping mengoreksi kebijakan investasi, Rizal mendesak PT Taspen memprioritaskan perbaikan pelayanan yang langsung menyentuh nasabah. Menurutnya, pembenahan internal dan efisiensi birokrasi klaim adalah hak mutlak yang harus diterima oleh para pensiunan dan ASN aktif.
“Kita tidak ingin nasabah merasa dirugikan karena uang yang selama ini dikumpulkan malah dibuat untuk investasi,” imbuhnya.
Ia mendorong adanya terobosan nyata, mulai dari digitalisasi penyederhanaan pengajuan klaim hingga perluasan kerja sama dengan berbagai mitra bayar pensiun di daerah-daerah. Hal ini mendesak dilakukan mengingat Taspen memegang amanah besar mengelola dana milik 6,7 juta peserta, yang terdiri dari 3,5 juta ASN aktif dan 3,2 juta pensiunan di seluruh pelosok negeri.
