JAKARTA, 17 November 2025 – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menunjukkan ketegasannya dalam mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan melontarkan kritik tajam kepada PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rizal Bawazier “menggedor” kedua BUMN konstruksi tersebut terkait risiko keuangan tinggi dan kejelasan proyek bernilai triliunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sorotan Kritis pada Rasio Utang di Ambang Batas
Fokus utama kritik Rizal adalah kesehatan struktur permodalan kedua perusahaan. Meskipun mencatat adanya perbaikan kinerja keuangan, Rizal menilai rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) masih sangat mengkhawatirkan dan berpotensi memicu masalah serius di masa depan.
- DER PT Nindya Karya mencapai 2,22 kali.
- DER PT Brantas Abipraya mencapai 2,7 kali.
Rizal Bawazier mengingatkan bahwa angka-angka tersebut mendekati ambang batas kekhawatiran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 4 kali.
”Debt equity ratio ini… di ambang kekhawatiran, yaitu 4 kali menurut peraturan pemerintah,” tegasnya. “Saya tidak lihat di roadmap untuk tahun 2026 bagaimana target untuk menurunkan debt equity ratio ini.”
Absennya target penurunan DER dalam rencana kerja perusahaan dinilai sebagai indikasi bahwa BUMN Karya masih terlalu bergantung pada utang atau pinjaman bank untuk membiayai operasinya, sebuah praktik yang ia minta agar segera diubah.
Desakan Keterbukaan Proyek IKN Senilai Rp5 Triliun
Ketegasan Rizal juga terlihat saat ia menuntut penjelasan mendalam mengenai proyek-proyek vital yang dikerjakan kedua BUMN di IKN. Proyek-proyek tersebut memiliki nilai yang sangat besar dan menjadi sorotan publik.
- Jalan Tol IKN Seksi 1B: Bernilai Rp3,7 triliun.
- Pembangunan Rusun Polri dan BIN: Bernilai Rp1,3 triliun.
Rizal mendesak klarifikasi, mempertanyakan apakah proyek dengan total nilai sekitar Rp5 triliun tersebut sudah rampung atau masih dalam tahap progres.
Selain status proyek, ia juga menuntut keterbukaan mengenai manajemen keuangan terkait proyek tersebut, khususnya rasio penagihan piutang (collection ratio). Ia berharap rasio penagihan bisa mencapai lebih dari 90% untuk menjaga arus kas perusahaan tetap sehat.
Pertanyakan Kepastian Roadmap KPBU dan Divestasi
Terakhir, anggota DPR Fraksi PKS ini meminta kejelasan mengenai langkah strategis BUMN ke depan, termasuk:
- Kepastian Roadmap Proyek IKN berikutnya yang akan dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema lain.
- Kejelasan mengenai rencana percepatan divestasi pada tahun 2026 serta potensi penerimaan yang diharapkan dari investasi tersebut.
Sikap kritis Rizal Bawazier dalam RDP ini mencerminkan fungsi pengawasan DPR yang mendesak BUMN Karya untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan proyek, tetapi juga pada kesehatan struktur permodalan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di proyek strategis nasional seperti IKN.
